Rakyat62.id

Media Rakyat Kreatif dan Inovatif!

September 29, 2022

rakyat62.id – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD ) Habiburokhman menilai ucapan selamat ulang tahun yang ditujukan untuk Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (6/9/2022), merupakan hal yang biasa.

Habiburokhman menyampaikan tidak ada sikap berlebihan yang ditunjukan oleh anggota dewan maupun Puan Maharani terkait momen tersebut.

“Setahu saya itu bukan perayaan ulang tahun berbentuk pesta atau sikap bermewah-mewah. Tidak ada makan dan minuman atau atribut sama sekali,” kata Habiburokhman pada wartawan, Senin (12/9/2022).

Ia juga menyebut ucapan selamat ulang tahun tersebut disampaikan di jeda rapat paripurna, bukan ketika rapat berlangsung.

“Pelaksanaan pun sebenarnya bukan di dalam rapat paripurna, tetapi di sela-sela rapat paripurna yang pertama dan yang kedua,” ujarnya.

Habiburokhman mengatakan, dalam pandangannya saling memberikan ucapan ulang tahun adalah hal yang wajar antar sesama rekan kerja.

“Situasinya sama seperti orang biasa yang saling mengucapkan selamat ulang tahun apabila ada kolega yang kebetulan berulang tahun di tempat kerja,” ujarnya.

Soal Puan yang tidak menemui delegasi pengunjuk rasa, Habiburokhman menceritakan pihaknya kala itu siap melakukan audiensi.

Namun, hingga sore hari tak ada pihak pengunjuk rasa yang mengirimkan delegasinya.

“Saya sempat dihubungi oleh petugas untuk menerima pengunjuk rasa, tapi tidak ada kelanjutan sampai sore,” ungkapnya.

Terakhir, Habiburokhman mengatakan laporan dugaan pelanggaran etik Puan Maharani bakal segera dibahas.

“Laporan tersebut akan kami bahas dalam rapat pleno terdekat,” katanya.

Diketahui, Puan Maharani dilaporkan ke MKD oleh seseorang yang mengaku bagian dari aktivis 98 bernama Joko Priyoski.

Surat aduan telah diterima dan ditandatangani oleh Sekretariat MKD, Sondang, dan Tenaga Ahli MKD Rina Dwi Andini.

Dalam laporannya, Joko menduga Puan melanggar Bab II kode Etik Bagian Kesatu terkait Kepentingan Umum Pasal 2 Ayat 1 dan 2, juncto Bagian kedua soal Integritas Pasal 3 ayat 1 dan 2 Kode Etik Anggota DPR RI.

Ia berharap Puan lebih peka pada kondisi masyarakat pasca kenaikan BBM dan meminta Ketua DPP PDI Perjuangan itu untuk meminta maaf.

Joko memandang, sebagai pimpinan rapat, Puan Maharani mestinya menghentikan sejenak rapat paripurna tersebut.

“Harusnya gini, sidang itu diskors. Ketika nyanyi itu skors dulu sidang, itu lebih baik dia menerima aspirasi masyarakat,” ujar Joko ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin siang.