Rakyat62.id

Media Rakyat Kreatif dan Inovatif!

Oktober 2, 2022

rakyat62.id – Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengatakan akan menghapus tes mata pelajaran dalam seleksi bersama masuk perguruan tinggi dan menggantinya dengan tes skolastik yang menekankan pada kemampuan bernalar dan berpikir kritis.

Namun, pengamat pendidikan Itje Chodijah mengatakan bahwa kapasitas guru di Indonesia yang masih rendah menjadi tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan itu.

Selama ini, guru-guru terbiasa mengajar dengan kurikulum yang padat karena para siswa ditargetkan mengikuti sistem seleksi perguruan tinggi dengan materi yang penuh hafalan.

Pola itu membuat pembelajaran di sekolah lebih sering menekankan pada capaian materi, bukan pemahaman siswa.

Dengan sistem seleksi yang baru ini, Itje mengatakan para guru pun harus siap untuk mengubah pendekatan mengajarnya.

“Kualitas guru kita yang harus cepat diatasi. Yang paling menghambat adalah paradigma selama ini bahwa mengajar itu menyampaikan materi saja. Sekarang mereka harus beralih memproses materi itu. Mengubah kebiasaan ini yang paling berat,” tutur Itje kepada BBC News Indonesia.

Baca juga:

Pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jejen Musfah, juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan bahwa guru-guru dan sekolah di Indonesia mampu memenuhi target itu, apalagi di tengah kondisi pendidikan Indonesia yang belum merata.

“Harus diikuti sosialisasi, pelatihan untuk guru-guru, apa sih penalaran itu, seperti apa pembelajaran berbasis nalar. Tidak semua guru memahami itu karena kapasitas mereka berbeda-beda,” kata Jejen.

Namun, Jejen dan Itje sepakat bahwa kemampuan bernalar dan berpikir kritis harus menjadi target utama pembelajaran di era saat ini.

Dalam rapat kerja dengan Komisi X bidang pendidikan DPR pada Kamis (8/9), Nadiem mengatakan perubahan pola itu justru mendorong sekolah-sekolah untuk bisa mengajar secara leluasa dan mendalam. Para guru dan siswa tidak lagi dibebani oleh padatnya materi pembelajaran.

Dengan demikian, siswa tidak perlu mengikuti sesi tambahan pada lembaga-lembaga bimbingan belajar, yang membebani secara finansial, demi lebih memahami materi belajar.

Untuk jalur prestasi atau yang lebih dikenal dengan istilah SNMPTN, Nadiem mengatakan tidak akan membedakan calon mahasiswa berdasarkan jurusannya di pendidikan menengah.

Dengan demikian, siswa dapat dengan leluasa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Salah satu pertimbangannya mengingat minat siswa masih sangat mungkin berubah pada usia muda, sehingga jurusan yang diminati belum tentu sejalur dengan jurusan saat SMA.

Pemerintah juga mewajibkan bobot minimal 50% untuk nilai rata-rata dari seluruh mata pelajaran dalam proses SNMPTN.

Sedangkan 50% bobot sisanya akan ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kemendikbud juga mengizinkan setiap prodi di satu perguruan tinggi menentukan komponen yang berbeda-beda.

“Sisa (bobot) itu bisa dibagi ke mata pelajaran terpenting, misalnya untuk Fakultas Kedokteran adalah untuk biologi dan matematika. PTN bebas memilih, tapi maksimal dua mata pelajaran pendukungnya, selebihnya apa pun yang dia capai di luar akademik sekolah,” kata Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi Bidang Pendidikan DPR pada Kamis.

Untuk jalur tes atau yang dikenal dengan istilah SBMPTN, pemerintah menghapus tes mata pelajaran dan menggantikannya dengan tes skolastik.

Tes skolastik akan mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, serta literasi bahasa Inggris.

Pada soal matematika, misalnya, Nadiem mengatakan tidak akan ada formula matematika yang dites, tetapi kemampuan menganalisa suatu data dan menjawab pertanyaan yang “memaksa calon mahasiswa untuk menganalisa secara logis”.

Menurut Nadiem, dengan model tes seperti itu, guru-guru tidak lagi dibebani dengan banyaknya materi yang harus diajar, namun bisa mendalami sistem belajar yang lebih menyeluruh, fokus pada penalaran, dan bukan penghafalan.

Selama ini, dia mengatakan sistem tes sebelumnya memaksa siswa harus menghafal banyak materi dan berlatih mengerjakan soal-soal tes. Akibatnya, banyak yang merasa harus mengeluarkan uang untuk mengikuti bimbingan belajar demi lulus PTN.

Pengamat pendidikan, Itje Chodijah, mengatakan pendidikan berbasis nalar bertujuan membangun kecakapan bernalar, mengembangkan karakter, pola pikir yang kritis dan analitis.

Dengan demikian, para siswa memiliki kapasitas untuk memecahkan persoalan dan menghadapi tantangan yang ada di era saat ini.

Namun faktanya, Indonesia berada dalam daftar 10 negara dengan tingkat literasi terendah di dunia berdasarkan skor Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Menurut Itje, itu menunjukkan bahwa proses pendidikan di Indonesia belum mengasah kemampuan berpikir kritis dan bernalar.

“Itu karena proses di dalam kelas didominasi materi ajar yang jumlahnya banyak, sehingga tidak ada kesempatan untuk memproses, sehingga yang diuji adalah apakah materi itu dikuasai saja, kemudian diuji dengan tes yang hanya berbasis materi,” jelas Itje.

Sedangkan di era dengan kemudahan informasi seperti sekarang, Itje mengatakan kemampuan seseorang tidak bisa lagi diukur hanya dengan jumlah materi dan pengetahuan yang dikuasai, namun juga bagaimana dia memecahkan persoalan lewat kemampuan bernalar yang kritis.

Metode pembelajaran yang berbasis nalar, kata dia, juga akan lebih berpihak pada anak, sebab lebih fokus pada pemahaman anak dibanding pencapaian materi yang harus diajarkan.

Guru di SMAN 1 Gunung Sari, Lombok Barat, Mansur, mengatakan sistem yang baru ini justru memberi peluang bagi guru untuk memberikan “pelajaran yang bermakna”.

Selama ini guru-guru tertekan untuk mencapai materi pembelajaran yang padat dengan target ujian nasional serta seleksi masuk perguruan tinggi.

Guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk memastikan sejauh mana pemahaman murid-muridnya, karena harus memenuhi target materi yang diajarkan.

“Akibatnya banyak siswa lari ke bimbingan belajar,” tutur Mansur.

Metode belajar yang padat itu perlahan berubah setelah pemerintah menghapus ujian nasional, namun Mansur mengatakan para guru masih terbelenggu dengan target tes masuk perguruan tinggi yang penuh materi pembelajaran.

Oleh sebab itu, kebijakan ini dianggap melengkapi kebijakan penghapusan UN sebelumnya yang membuat guru lebih leluasa dalam mengajar.

“Sekarang kalau satu materi siswa belum paham dengan baik, guru tidak harus melanjutkan materi berikutnya. Kalau dulu fokusnya harus menghabiskan materi, sekarang bagaimana materi itu dipahami siswa.”

Namun di sisi lain, Mansur mengakui tantangan terbesar bagi para guru adalah mengubah metode dan paradigma mengajarnya.

“Memang harus kita akui bahwa masih ada guru yang menggunakan pola lama, hanya menerangkan, latihan soal, mengikuti buku tanpa memedulikan pemahaman siswa,” kata Mansur.

“Tapi sebenarnya tidak ada kompetensi khusus yang dibutuhkan sebenarnya untuk melaksanakan metode ini, tinggal guru-guru ini mempelajari saja bahwa paradigma pembelajaran sekarang sudah berubah.”

Yoga Nugraha, 42, salah satu orang tua siswa yang tengah duduk di bangku kelas 12 SMA, mengaku masih bingung dengan perubahan sistem seleksi masuk perguruan tinggi ini.

Sejauh ini, Yoga mempersiapkan anaknya untuk masuk perguruan tinggi dengan pola yang biasanya dilakukan banyak orang tua pada tahun-tahun sebelumnya.

Salah satunya, dengan mengikuti bimbingan belajar dengan biaya Rp1,5 juta per bulan yang dia sebut lebih mahal dibandingkan biaya sekolah.

Perubahan sistem seleksi ini pun membuat Yoga dan anaknya bimbang apakah akan melanjutkan program bimbingan belajar itu atau tidak.

“Saya sendiri masih meraba-raba dengan rencana itu. Kalau memang tahun depan diberlakukan, harus diperhatikan, sosialisasinya harus benar-benar nih dari sekolah segala macam. Enggak semua orang tua itu melek informasi, apalagi yang akses informasinya sulit,” jelas Yoga.

Selain itu, Yoga mengatakan, perlu ada penyesuaian pada pola belajar di sekolah agar anak-anak bisa beradaptasi dengan tes yang baru.

Sebab selama ini, Yoga tidak yakin apakah sekolah sudah menerapkan sistem pembelajaran berbasis nalar seperti yang diharapkan oleh Nadiem.

“Sekolah harus punya standar yang mendukung menjelang penerapan tes yang berubah itu,” kata dia.

Meski perubahan sistem itu salah satunya bertujuan agar siswa “tidak tergantung pada lembaga bimbingan belajar”, Nadiem mengatakan ini “bukan bentuk kritik terhadap bimbingan belajar”.

“Saya bukannya menyebut ada masalah pada bimbingan belajar, ada banyak sekali bimbingan belajar yang bagus,” jelas Nadiem.

“Ini bukan kritisi terhadap bimbingan belajar, tetapi untuk menghabiskan uang dan waktu, untuk drilling test di mana anak itu masih harus mengerjakan mata pelajaran di sekolah, itu beban psikologis dan finansial yang tidak mampu, bagaimana dengan masyarakat yang tidak mampu,” lanjut dia.

Namun Jejen Musfah meragukan bahwa perubahan sistem itu akan melepaskan ketergantungan para siswa terhadap lembaga bimbel.

Sebab, itu akan tergantung pada bagaimana sekolah mampu memenuhi kebutuhan siswa dalam pola pembelajaran yang baru.

“Asumsinya tidak semua guru mempunyai pembelajaran berbasis nalar. Kedua, waktu belajar di sekolah tentu tetap berdasarkan mata pelajaran, sedangkan orang tua ingin memastikan anak-anaknya bisa lulus di PTN favorit. Sedangkan lembaga-lembaga bimbel itu akan segera siap dengan modul-modul dan buku yang prediktif,” kata Jejen.