Rakyat62.id

Media Rakyat Kreatif dan Inovatif!

Oktober 2, 2022

rakyat62.id – Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2024 berfokus pada pengembangan wilayah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan ( KIPP ) 1A.

Rencananya pemerintah akan menjadikan KIPP 1A tersebut menjadi kota layak huni yang memiliki fasilitas lengkap guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Juru Bicara Tim Komunikasi Rencana Pemindahan IKN, Sidik Pramono mengatakan bahwa otorita IKN ingin membangun sebuah kota layak huni dengan fasilitas lengkap di KIPP 1A dengan luas sekitar 900 hektare.

“Di sana akan terbangun Istana Negara, Istana Wakil Presiden, perkantoran Kemenko, Bank Indonesia, hunian ASN/TNI/Polri, hunian tapak untuk para menteri, tempat ibadah, lengkap dengan utilitas perairan, pengelolaan banjir, jaringan listrik, jalan tol menuju ke IKN, dan jalan dalam kota,” kata Sidik yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Sidik mengatakan bahwa pada tahun 2024 pemerintah ingin memindahkan ASN, TNI, Polri pusat ke IKN.

Oleh karena itu, maka IKN harus sudah memiliki fasilitas yang memadai dalam memenuhi kebutuhan mereka sebelum terjadi pemindahan tersebut.

Untuk pendanaan pembangunan IKN tersebut bersumber dari APBN dan non APBN.

Dana yang berasal dari APBN akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan, istana kepresidenan, serta istana wakil presiden.

Sementara itu, dana yang berasal dari non APBN akan menggunakan skema-skema yang diperbolehkan oleh undang-undang dengan bidang investasi.

Di antaranya akan digunakan untuk membangun rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jas, gedung mixed use, komersial niaga, dan juga fasilitas hunian.

Otorita IKN juga membuka peluang bagi swasta yang ingin ikut membangun IKN. Oleh sebab itu, pemerintah juga akan menyiapkan skema dan insentif untuk menarik minat investasi swasta.

Otorita IKN merupakan lembaga baru yang masih perlu untuk melengkapi kelembagaannya.

Pada saat ini, Otorita IKN baru terdiri dari atas Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN . Kemudian, ada juga Tim Transisi yang berfungsi untuk membantu Otorita IKN sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara .

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono telah menargetkan bahwa pembangunan KIPP tahap I di Ibu Kota Negara (IKN) selesai pada tahun 2024.

KIPP yang dimaksud adalah yang mencakup pembangunan perkantoran Presiden dan Wakil Presiden, penyediaan air minum, sanitasi, drainase, jalan nasional, dan jalan tol dari Balikpapan di Kalimantan Timur ke IKN.

Kementerian PUPR sendiri telah memperoleh pagu tahun anggaran 2023 untuk IKN sebesar Rp20,8 triliun.

Pagu tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2022 yang hanya sebesar Rp5,4 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan KIPP sebagai bagian dari prasarana dasar perkotaan.***