Rakyat62.id

Media Rakyat Kreatif dan Inovatif!

September 29, 2022

rakyat62.id – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN ), Hinsa Siburian, akhirnya turut buka suara terkait adanya dugaan kebocoran data yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia.

Hinsa Siburian mengatakan bahwa tidak ada sistem elektronik yang terganggu, meskipun isu kebocoran data sedang marak tersiar. Oleh karena itu, Hinsa Siburian pun meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak panik.

“Makanya masyarakat itu kita harapkan tenang saja. Tidak ada satu sistem elektronik yang diserang sementara ini, sistem elektronik ya,” katanya, Senin, 12 September 2022.

Sementara, Menko Polhukam Mahfud MD mengimbuhkan bahwa sejumlah data instansi hingga data pejabat Pemerintahan yang dibocorkan oleh hacker Bjorka tersebut bukan merupakan data rahasia, melainkan data umum yang mudah untuk didapatkan.

“Soal bocornya data negara, saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Saya sudah dapat laporannya dari Badan Siber dan Sandi Negara ( BSSN ). Kemudian, dari analisis Deputi VII (Kemenko Polhukam), terjadi di sini-sini. Tetapi, itu bisa sebenarnya bukan data yang sebetulnya rahasia,” ujarnya.

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Menkominfo Johnny G. Plate. Ia mengatakan jika data yang bocor tersebut bukan merupakan data terkini yang spesifik.

“Di rapat dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar, salah satunya oleh Bjorka , tapi data-data tersebut setelah ditelaah sementara adalah data-data yang bersifat umum. Bukan data-data spesifik dan bukan data-data ter-‘update‘,” ucapnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan isu dugaan adanya kebocoran data dari sejumlah instansi hingga pejabat tinggi Indonesia yang dibeberkan oleh akun Bjorka .

Diketahui, Bjorka juga membocorkan hingga memperjualbelikan data kependudukan warga Indonesia yang ia klaim merupakan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi membeberkan hingga memperjualbelikan data tersebut dilakukan oleh Bjorka di forum online “Breach Forums”.

Oleh karena dugaan kebocoran data itu, KPU pun menegaskan bahwa tidak ada data yang bocor dari laman dan aplikasi yang mereka himpun. Meski demikian, KPU tetap akan memperkuat kembali sistem keamanan sibernya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh anggota KPU RI, Idham Holik. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan mempercanggih aplikasi-aplikasi yang nantinya akan digunakan untuk menyelenggarakan pemilu.

“Jadi, semua aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu itu kami akan upgrade teknologinya, termasuk juga keamanan,” tuturnya.

“Dan tentunya kami sebagai penyelenggara pemilu sudah kami antisipasi, karena dalam perkembangan teknologi informasi, potensi-potensi terganggunya keamanan sistem dari sebuah sistem informasi itu harus diantisipasi. Pendekatannya bukan pendekatan reaktif, tapi pendekatan mitigatif,” katanya, melanjutkan penjelasan.***