Rakyat62.id

Media Rakyat Kreatif dan Inovatif!

November 30, 2022

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Rapat tersebut membahas perbaikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru (PMB) melalui jalur mandiri.
 
“Dalam kesempatan tersebut KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kemendikbudristek untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri atau nonregular ini,” kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Sabtu, 27 Agustus 2022.
 
KPK merekomendasikan Kemendikbudristek untuk melakukan audit terbatas secara cepat kepada perguruan tinggi negeri untuk memetakan kelemahan dalam proses PMB jalur mandiri. Pelaksanaan audit dapat bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Berikutnya, Kemendikbudristek diminta menyusun panduan dalam proses PMB jalur mandiri. Hal itu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya.
 
“Panduan berisi tentang antara lain ketentuan untuk membuka informasi tentang jumlah kursi atau kuota yang tersedia; indikator/kriteria penentuan kelulusan, seleksi berbasis akademik melalui tes yang dilakukan secara mandiri, konsorsium atau menggunakan hasil tes lainnya; serta transparansi terkait kuota untuk kelompok afirmasi,” ujar Ipi.
 
Rekomendasi lainnya yaitu proses PMB jalur mandiri agar dilakukan secara digital. Digitalisasi akan lebih memberikan kepastian, transparansi, dan mempercepat pelaksanaan.
 

Selanjutnya, Kemendikbudristek didorong memperkuat pengawasan dan pelibatan partisipasi masyarakat. Publik diajak menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan yang tersedia.
 
“Baik yang dikelola oleh Kemendikbudristek maupun melalui platform JAGA Kampus yang dikelola KPK,” ujar Ipi.
 
Sebelumnya, KPK menetapkan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) sebagai tersangka suap PMB jalur mandiri bersama tiga orang lainnya. Yakni, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung, Heryandi (HY); Ketua Senat Universitas Lampung, Muhammad Basri (MB); dan pihak swasta, Andi Desfiandi (AD).
 
Karomani diduga menerima uang total Rp603 juta yang berasal dari orang tua calon mahasiswa baru. KPK menemukan Rp7,5 miliar yang sebagian sudah dialihkan menjadi tabungan deposito dan emas batangan.
 
Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.
 
Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 

(AGA)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.