Rakyat62.id

Media Rakyat Kreatif dan Inovatif!

September 29, 2022

rakyat62.id – Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, pelaku IKM akan melakukan penyesuaian bisnis jika harga bahan bakar minyak ( BBM ) subsidi dinaikan agar tetap mendapatkan keuntungan.

Dia menjelaskan, penyesuaian bisnis bisa dilakukan dengan cara mengefisienkan pemakaian BBM agar tidak terlalu banyak hingga mengambil bahan baku dari titik sentra terdekat.

“Mungkin akan mengalami penyesuaian, pelaku harus lihat-lihatlah disesuaikan berapa, pelan-pelan karena kondisi seperti ini margin turun, perhitungan kita tekan. Strategi kayak mengefisienkan pemakaian BBM hingga mengambil bahan baku dari titik sentra terdekat memang harus dilakukan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (31/8/2022).

Lebih lanjut Reni mengatakan, dengan adanya penyesuain bisnis lambat laun harga yang dibanderol ke konsumen juga ikut akan disesuaikan. Sebab harga BBM berkontribusi 17 persen dalam pembentukan biaya dan harga produk IKM ke konsumen.

“Lambat laun pasti akan terjadi penyesuaian harga. Pelan-pelan kita juga bisa,” kata Reni.

Adapun sebelumnya, pemerintah dikabarkan akan melakukan penyesuaian harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, jika kenaikan harga BBM subsidi tidak dilakukan, anggaran subsidi dan kompensasi energi akan kembali membengkak sebesar Rp 198 triliun.

“Kami perkirakan subsidi itu harus nambah lagi, bahkan bisa mencapai Rp 198 triliun, menjadi di atas Rp 502,4 triliun. Jadi nambah, kalau kita tidak menaikkan (harga) BBM, kalau tidak dilakukan apa-apa, tidak ada pembatasan,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Selasa (23/8/2022).

Sementara Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, penyesuaian harga BBM subsidi tengah dibahas di Kementerian Keuangan, ESDM, dan Kemenko Perekonomian. Namun, apa pun keputusan yang nantinya diambil, akan diikuti.

“( Harga BBM subsidi akan naik) enggak tau dong, Pertamina kan hanya operator. Ini kan ada (diskusi) dari Kementerian Keuangan, ESDM, Kemenko Perekonomian, itu yang mengatur. Kalau kita kan operator cuma ditugaskan negara. Kita ikut saja,” kata Arya di Jakarta, Rabu (23/8/2022).