Rakyat62.id

Media Rakyat Kreatif dan Inovatif!

Februari 8, 2023

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mendukung keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga ketahanan pangan di daerah dan mendorong BUMD untuk mengembangkan penjualan berbasis digital. Upaya tersebut diharapkan berdampak positif terhadap penguatan pangan.
 
Pandangan tersebut disampaikan Mendag saat menerima kepengurusan Perhimpunan BUMD Aneka Usaha Seluruh Indonesia (Perdasi) yang diketuai Pamrihadi Wiraryo di Kantor Kementerian Perdagangan. Bersama beberapa jajaran pengurus Perdasi lainnya, Pamrihadi selaku Ketua Umum menyampaikan beberapa usulan kepada Kementerian Perdagangan.
 
Ia berharap agar Kementerian Perdagangan (Kemendag) ikut mendorong kepada kepala daerah agar mendukung terbentuknya BUMD Aneka Usaha atau BUMD yang bergerak di bidang pangan. Langkah itu dengan memberikan modal yang cukup untuk melakukan serapan berbagai komoditi pangan dan mendistribusikannya secara merata kepada masyarakat.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain itu, Perdasi menyampaikan beberapa usulan lain kepada Kemendag. Adapun beberapa usulan tersebut antara lain meminta agar Perdasi diberikan kuota impor untuk komoditi daging, kedelai, dan bawang putih. Pasalnya selama ini penyaluran bahan pokok tersebut hanya dilakukan oleh Bulog.

“Berbagai komoditi tersebut masih defisit, karena itu kami mengusulkan agar BUMD diberikan kuota impor sebesar lima sampai dengan 10 persen dari kuota kebutuhan di masing-masing daerah,” ucapnya, dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 31 Juli 2022.
 
Selain itu, Perdasi meminta Kemendag melibatkan BUMD jika terjadi kelangkaan sejumlah komoditi tertentu di pasaran. Jika perlu, Kemendag bisa menugaskan langsung BUMD untuk melakukan operasi pasar dan program pemerintah serta pendanaan subsidinya.
 
“Selama ini peran operasi pasar dilakukan oleh dinas, namun ada kesulitan dana subsidi,” ungkapnya.
 
Kemudian Perdasi meminta Kemendag memfasilitasi BUMD dalam kegiatan pameran dagang yang diselenggarakan oleh kantor-kantor ITPC dan atdag di luar negeri. “Jangan lupa, BUMD memiliki tugas mengangkat produk unggulan dan UMKM di masing-masing daerah. Karena itu akan lebih baik jika ada pameran dagang ditawarkan terlebih dahulu kepada BUMD,” tuturnya.
 
Terakhir Perdasi mengusulkan sinergi antara Kemendag dan Kemenag untuk memprioritaskan produk dalam negeri terutama BUMD terkait pelayanan jamaah umrah dan haji
 
“Kami mendengar adanya pembahasan antara Kemenag dengan Kemendag agar pada umrah berikutnya katering wajib menggunakan produk di Indonesia. Untuk itu kami akan menyurati kepada kemenag agar memberikan prioritas kepada BUMD untuk memenuhi produk tersebut,” pungkasnya.
 

(ABD)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.