Rakyat62.id

Media Rakyat Kreatif dan Inovatif!

Oktober 3, 2022

Jakarta: Dinas Bina Marga DKI Jakarta menerangkan anggaran merevitalisasi Kota Tua di Jakarta Barat mencapai puluhan miliar. Dengan begitu Kota Tua bisa disulap jadi kawasan zona rendah emisi.
 
“Kenapa bisa hingga puluhan miliar, karena digunakan untuk menyulap Kota Tua menjadi kawasan pedestrian untuk menunjang penerapan zona rendah emisi atau low emission zone (LEZ),” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2022.
 
Hari menerangkan revitalisasi tersebut di antaranya adalah pembuatan trotoar, selter busway, air mancur, dan penataan lampu. Dia menuturkan anggaran puluhan miliar yang digunakan dalam revitalisasi bukan berasal dari APBD DKI Jakarta.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menerangkan anggaran itu berasal dari pihak swasta ketika meminta izin lokasi melalui penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L). SP3L sendiri merupakan kewajiban bagi pihak swasta atau pengembang yang melakukan pembangunan kawasan di atas 5.000 meter di Jakarta. 
 
“Anggaran revitalisasi ini berasal dari skema Surat Persetujuan Penunjukan Penggunaan Lokasi atau Lahan (SP3L) dari tiga swasta PT MEA, PT Aruna, dan PT PJP,” ujar Hari.
 

Lebih lanjut, Hari menerangkan bahwa revitalisasi Kota Tua Jakarta belum sepenuhnya selesai. Dia mengaku masih ada sejumlah bagian wilayah yang harus dipoles.
 
“Selter itu tinggal dirapihkan sedikit saja, paling seminggu kelar dan yang lainnya tinggal tahap finishing,” jelas dia.
 
Total luas fasilitas pejalan kaki yang tersedia setelah revitalisasi mencapai 329 ribu meter persegi. Jalanan di depan Stasiun Jakarta Kota misalnya, kini telah disulap menjadi kawasan pejalan kaki yang luas dari sebelumnya merupakan akses kendaraan bermotor.
 
Hari menuturkan revitalisasi memakan waktu lama karena sejumlah faktor. Pertama, dangkalnya pondasi trotoar pernah menyebabkan tanah longsor sehingga harus dilakukan perubahan pondasi di bagian dalam, serta terdapat beberapa rancangan yang mengalami perubahan.
 
Kedua, pemerintah DKI perlu memindahkan utilitas PT Kereta Api Indonesia (KAI) termasuk utilitas air bersihnya. “Itu yang membuat lama. Harusnya sudah selesai. Tapi ini sudah tak lama paling sepekan,” ucap dia.
 

(LDS)

Artikel ini bersumber dari www.medcom.id.